TANGERANG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi kembali menuai kritik. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memicu efek domino terhadap perekonomian masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya distribusi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

Direktur Center for Resistance and Liberation Studies (CRLS) STISNU Nusantara Kota Tangerang, Abdul Hakim, menilai kenaikan harga BBM tidak dapat dipandang semata-mata sebagai penyesuaian harga energi. Menurutnya, dalam struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada transportasi berbasis bahan bakar fosil, setiap kenaikan BBM hampir selalu berdampak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Kenaikan BBM bukan hanya persoalan energi. Dampaknya akan merembet ke biaya distribusi barang dan jasa, ongkos transportasi, hingga harga kebutuhan pokok yang pada akhirnya harus ditanggung masyarakat,” ujar Abdul Hakim, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan biaya distribusi dan produksi akibat mahalnya harga bahan bakar berpotensi memperkuat laju inflasi. Kondisi tersebut dapat mendorong pelaku usaha melakukan penyesuaian harga, sehingga beban ekonomi masyarakat semakin bertambah.

Menurut Abdul Hakim, situasi tersebut patut menjadi perhatian serius karena daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih. Di tengah biaya hidup yang terus meningkat, kelompok berpenghasilan rendah dan kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampak kebijakan tersebut.

"Kenaikan harga di berbagai sektor akan semakin menggerus kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini menjadi tantangan tersendiri ketika pemulihan ekonomi belum berlangsung secara merata," katanya.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat persoalan BBM dari sudut pandang stabilitas fiskal maupun mekanisme pasar semata. Menurutnya, aspek keadilan sosial harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya dilihat dari keseimbangan anggaran atau indikator makroekonomi. Yang lebih penting adalah sejauh mana negara mampu melindungi kesejahteraan rakyatnya dari tekanan ekonomi yang terus meningkat,” tegasnya.

Abdul Hakim juga mendorong pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terkait dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan BBM. Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah mitigasi yang konkret guna mengurangi risiko meningkatnya biaya hidup masyarakat.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, akademisi, dan gerakan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Menurutnya, ruang kritik dan pengawasan harus tetap terbuka agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat.

“Ketika sebuah kebijakan berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, maka kontrol sosial menjadi sangat penting. Persoalan BBM bukan semata tentang harga energi, tetapi juga tentang keberpihakan negara terhadap rakyat yang harus menghadapi tekanan ekonomi setiap hari,” pungkasnya.