Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H, Umat Diajak Dewasa Sikapi Perbedaan

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H/2026 M jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil dalam Sidang Isbat yang digelar di Jakarta, Selasa (17/2/2026), dengan menggabungkan pertimbangan syar’i dan ilmiah secara komprehensif.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, mekanisme penetapan awal Ramadan dilakukan melalui metode hisab dan rukyat yang telah menjadi tradisi pemerintah selama bertahun-tahun.

“Penetapan awal Ramadan dilakukan melalui mekanisme yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, yakni memadukan hisab dan rukyat. Keputusan ini bukan hanya pertimbangan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kepastian bagi umat,” ujar Menag.

Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, posisi hilal saat matahari terbenam masih berada di bawah ufuk (minus), sehingga tidak memenuhi kriteria untuk dirukyat. Dengan demikian, bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari dan 1 Ramadan ditetapkan pada 19 Februari 2026.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa sidang telah mempertimbangkan secara matang kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah sebelum keputusan ditetapkan.

“Berdasarkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah yang telah didiskusikan, hilal tidak memungkinkan terlihat karena posisinya masih minus,” ujar Marwan.

Ia menekankan bahwa perbedaan metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah tidak boleh menjadi pemicu perpecahan di tengah umat Islam. Menurutnya, kedewasaan dalam menyikapi perbedaan menjadi kunci menjaga persatuan.

“Perbedaan jangan membuat kita tercerai-berai. Mari saling menghargai dan memperbanyak amal ibadah,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Menteri Agama juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah apabila terdapat pihak yang memulai Ramadan pada hari berbeda. Indonesia, kata dia, memiliki pengalaman panjang dalam menyikapi perbedaan secara rukun dan damai.

Sidang Isbat turut dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Planetarium Jakarta.

Komisi VIII DPR RI juga menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Agama untuk terus mempertemukan berbagai pendekatan penetapan awal bulan Hijriah, termasuk wacana kalender global Islam, demi terwujudnya kebersamaan umat di masa mendatang.