JAKARTA – Komisi VII DPR RI menyoroti kondisi industri perfilman nasional yang dinilai tengah mengalami anomali. Di tengah melimpahnya talenta kreatif dalam negeri, film Indonesia justru dinilai belum mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan masih didominasi tema-tema yang sempit, sementara pasar hiburan nasional terus dibanjiri produk asing.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (Panja KDFN) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Kita menjadi market film. Dulu telenovela, lalu drakor, sekarang dracin. Kita sendiri enggak tumbuh," ujar Lamhot.

Menurutnya, perfilman nasional saat ini cenderung didominasi dua tema utama, yakni horor dan perselingkuhan. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan potensi pariwisata yang sangat besar untuk diangkat menjadi karya sinematik yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkuat identitas bangsa.

"Film-film kita seharusnya bisa menjadi instrumen promosi pariwisata dan penguatan budaya. Namun yang mendominasi justru tema horor dan perselingkuhan," kata Lamhot.

Ia menilai masih sangat sedikit film yang mengangkat kisah tokoh-tokoh nasional seperti Pangeran Diponegoro maupun Sisingamangaraja. Begitu pula dengan potensi destinasi wisata unggulan Indonesia yang belum banyak dimanfaatkan sebagai latar maupun narasi utama dalam produksi film nasional.

Lamhot mencontohkan bagaimana industri film internasional memanfaatkan karya sinema sebagai sarana promosi destinasi wisata. Film-film besar dunia kerap mengambil lokasi syuting di berbagai kota dan negara untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah tersebut.

"Film James Bond saja diproduksi di Venezia yang sebenarnya sudah sangat terkenal. Tujuannya tetap untuk mempromosikan Venezia. Kita belum memiliki strategi seperti itu," ujarnya.

Lebih jauh, Lamhot menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan selera pasar, tetapi juga lemahnya ekosistem distribusi film nasional. Kondisi tersebut membuat para produser cenderung memilih genre yang dianggap aman secara komersial demi memperoleh akses tayang yang lebih luas.

Karena itu, Panja KDFN merekomendasikan agar pemerintah mengoptimalkan industri perfilman sebagai instrumen strategis promosi budaya dan pariwisata. DPR juga mendorong pemberian subsidi distribusi dan insentif bagi film-film yang mengangkat keberagaman budaya lokal serta memiliki nilai edukatif.

Selain itu, pemerintah didorong untuk melakukan analisis dampak ekonomi atau multiplier effect dari keberadaan industri perfilman di daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, tidak hanya oleh pelaku usaha dan pemilik modal.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, DPR juga meminta pemerintah segera menyusun regulasi yang adaptif terkait pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor kreatif. Langkah tersebut dinilai penting agar industri perfilman Indonesia tetap kompetitif sekaligus mampu melindungi pekerja kreatif di masa depan.

Dalam rapat yang sama, Cinema Poetica mengungkapkan bahwa ekosistem perfilman nasional membutuhkan investasi yang lebih serius pada sektor distribusi dan edukasi yang selama ini tertinggal dibandingkan pembiayaan produksi. Sementara itu, PT Rangkai Kreativitas Indonesia menilai industri film saat ini menghadapi ketimpangan antara melimpahnya talenta baru dengan terbatasnya ruang distribusi dan etalase tayang.

Karena itu, berbagai pihak mendorong penguatan platform video on demand (VOD) lokal agar masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk menikmati film Indonesia secara legal, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah dominasi layanan streaming global.