Bukan Sekadar Gowes, Sekda Bogor Turun Langsung Cek Layanan Warga

BOGOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berjalan kondusif dan optimal.

Hal itu disampaikan Ajat setelah meninjau langsung sejumlah titik pelayanan masyarakat pada Jumat (28/8/2026). Uniknya, pemantauan dilakukan sambil bersepeda untuk melihat secara langsung aktivitas pelayanan sekaligus berdialog dengan masyarakat.

“Beberapa titik pusat pelayanan kepada masyarakat itu coba saya kunjungi satu per satu,” kata Ajat.

Salah satu lokasi yang dikunjungi yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor. Ajat melihat proses pelayanan administrasi kependudukan yang telah dimulai sejak pukul 08.00 WIB.

Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Sejumlah warga bahkan telah datang sejak pukul 07.00 WIB untuk mengurus berbagai dokumen, seperti KTP elektronik, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pembaruan Kartu Keluarga (KK).

Ajat juga berdialog langsung dengan warga untuk mengetahui pengalaman mereka selama mengakses layanan.

“Tadi saya ke bawah, saya tanya-tanya, semua menyampaikan bahwa tidak ada keluhan dan mereka senang. Sistem antrean juga sudah tersusun, mereka datang dilayani dengan baik,” ujarnya.

Menurut Ajat, pelayanan masyarakat menjadi salah satu prioritas Pemkab Bogor. Karena itu, perangkat daerah diminta terus memberikan layanan yang cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Saya kira memberikan pelayanan sesempurna mungkin sebagaimana harapan Pak Bupati, kita melayani dengan hati, membaca apa yang dipikirkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Itu tugasnya kami sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.

Disdukcapil Perkuat Pelayanan di 40 Kecamatan

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan pihaknya terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dengan membuka titik pelayanan di seluruh 40 kecamatan.

Sebanyak 167 operator disiapkan dan ditempatkan di 40 kecamatan, tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor.

Disdukcapil juga telah menerapkan alat kontrol untuk memantau aktivitas operator, verifikator, dan sertifikator. Sistem tersebut mulai digunakan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri sekitar dua pekan terakhir.

“Kita pastikan melalui alat kontrol itu, semua berjalan lebih cepat, semua berjalan lebih pasti, dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan apa yang mereka harapkan,” kata Renaldi.

Ia menjelaskan, setiap produk layanan administrasi kependudukan dapat diproses maksimal 15 menit apabila seluruh persyaratan telah lengkap.

Untuk mempercepat layanan, Disdukcapil juga melakukan evaluasi terhadap waktu antrean. Salah satunya dengan membagi fungsi pelayanan yang sebelumnya terpusat pada satu petugas kepada beberapa operator.

Selain itu, pelayanan berbasis telepon seluler mulai diterapkan kepada 167 operator. Kebijakan tersebut diharapkan membuat proses pelayanan tidak hanya bergantung pada perangkat komputer maupun laptop di kantor.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Bogor menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat