Kota Bogor - Dedie A. Rachim bersama Jenal Mutaqin dan Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengikuti diskusi terbuka dengan Bogor Leumpunk Club’s di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Senin (16/2/2026).

Diskusi yang turut dihadiri seluruh perangkat daerah dan aparatur wilayah di enam kecamatan itu berlangsung dinamis. Beragam pertanyaan, kritik, hingga solusi strategis disampaikan komunitas tersebut, mulai dari kondisi jalan berlubang, parkir liar, persampahan, hingga penambahan halte Biskita.

Dedie Rachim menyampaikan apresiasi atas keterbukaan warga dalam menyuarakan aspirasi. Ia menilai, apa yang disampaikan masyarakat sejalan dengan pemikirannya bersama Wakil Wali Kota.

“Harapan masyarakat memang sangat tinggi. Tapi ada hal yang perlu dikomunikasikan ke publik dan belum sampai. Soal jalan misalnya, ada jalan provinsi dan jalan nasional yang bukan kewenangan kota,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkot Bogor telah tiga kali melayangkan surat ke pemerintah pusat untuk meminta perbaikan jalan yang menjadi kewenangan nasional. Sejak Jumat lalu, proses perbaikan pun disebut sudah berjalan.

Sementara untuk jalan yang menjadi kewenangan kota, dari 32 ruas yang dilaporkan berlubang, 30 di antaranya telah diperbaiki. Artinya, progres perbaikan telah mencapai sekitar 90 persen.

Selain infrastruktur jalan, persoalan parkir liar juga menjadi sorotan. Dedie menyebut pihaknya tengah menyiapkan sistem pengelolaan parkir berbasis zona. Sistem ini diharapkan tidak hanya menata parkir lebih tertib, tetapi juga memaksimalkan potensi pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan.

Di sektor persampahan, Pemkot Bogor terus mendorong program Waste to Energy (WtE) melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Saat ini, proyek tersebut masih dalam proses lelang di kementerian dan segera memasuki tahap penetapan pemenang.

Selain itu, penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga dilakukan dengan memperbanyak bank sampah yang kini berjumlah 170 unit serta 30 TPS3R yang tersebar di wilayah Kota Bogor.

Terkait usulan penambahan halte Biskita, Dedie menyebut masukan tersebut sebenarnya sudah disampaikan sejak 2023 dan meminta Dinas Perhubungan untuk segera menindaklanjutinya.

Ia mengakui, satu tahun pertama kepemimpinannya bukan waktu yang panjang, terlebih adanya berbagai kebijakan pusat yang juga harus dijalankan di daerah. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya respons cepat terhadap aspirasi warga.

“Ini harus ditampung dan ditindaklanjuti. Jangan menutup diri. Teman-teman sudah mau memberikan kontribusi dan masukan,” tegasnya kepada jajaran perangkat daerah.

Senada, Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa tahun pertama pemerintahan diwarnai dinamika, termasuk menjalankan kebijakan anggaran yang telah disusun dan disahkan oleh kepemimpinan sebelumnya pada 2025.

“Program yang kami rencanakan akan lebih optimal dijalankan pada 2026, seperti beasiswa untuk warga prasejahtera, bedah rumah dengan anggaran lebih besar agar rumahnya kokoh, serta program Sekolah Rakyat,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa sejak awal mengikuti kontestasi hingga terpilih, niatnya adalah mengabdi. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemkot Bogor menunjukkan respons cepat serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Tunjukkan betul-betul respons cepat dan berikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” tegas Jenal.