Jakarta – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) mengecam keras intervensi militer Amerika Serikat terhadap Republik Bolivarian Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.

GKB-NU menilai langkah sepihak Amerika Serikat merupakan preseden berbahaya yang berpotensi menghancurkan tatanan dunia berbasis multilateralisme serta memperkuat praktik politik kekuatan (power politics) dalam hubungan internasional.

Inisiator GKB-NU, Hery Haryanto Azumi, menegaskan bahwa intervensi militer tanpa mandat internasional, apa pun alasannya, mencerminkan arogansi kekuatan yang mengancam perdamaian global.

“Ini bukan semata persoalan Venezuela. Ini adalah serangan langsung terhadap prinsip kedaulatan negara dan supremasi hukum internasional. Jika dibiarkan, dunia akan bergerak menuju hukum rimba, di mana negara kuat bebas menindas yang lemah,” tegas Hery dalam pernyataannya, Senin (5/1).

Hery menilai tindakan Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan lama menggunakan kekuatan militer sebagai jalan pintas untuk menghadapi negara-negara yang dianggap berseberangan dengan kepentingan geopolitiknya.

“Amerika Serikat kembali mempertontonkan pendekatan utility over legality, di mana kepentingan strategis ditempatkan di atas hukum. Ini sangat berbahaya karena melegitimasi segala cara demi mempertahankan hegemoni global,” ujarnya.

Menurut GKB-NU, penggunaan dalih historis seperti Doktrin Monroe 1823 dan Koreksi Roosevelt 1904 tidak lagi relevan dalam konteks hubungan internasional modern. Sebaliknya, doktrin tersebut mencerminkan sisa-sisa mental kolonialisme yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan antarnegara.

“Doktrin itu sepihak, usang, dan berbau kolonial. Menghidupkannya kembali sama saja dengan mengubur multilateralisme yang menjadi fondasi perdamaian dunia pasca-Perang Dunia II,” kata Hery.

Lebih jauh, GKB-NU mengingatkan bahwa tindakan sepihak Amerika Serikat berpotensi menciptakan preseden global yang berbahaya. Negara-negara besar lain dapat menggunakan pola serupa untuk membenarkan intervensi militer di kawasan konflik atau wilayah strategis.

“Apa yang dilakukan AS hari ini bisa menjadi pembenaran bagi Rusia di Ukraina atau Tiongkok di Taiwan. Bahkan, pola ini dapat digunakan untuk melegitimasi intervensi asing di wilayah kaya sumber daya seperti Aceh dan Papua dengan dalih kemanusiaan atau perlindungan investasi,” ujar Hery.

Ia menegaskan, jika praktik tersebut dinormalisasi, maka tindakan sepihak akan berubah menjadi norma global dan berujung pada runtuhnya perdamaian dunia yang selama puluhan tahun dibangun.

GKB-NU menilai situasi ini sebagai bukti melemahnya nilai-nilai multilateralisme dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, GKB-NU mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran kepemimpinan global yang lebih tegas dan strategis.

“Presiden Prabowo harus memimpin konsolidasi Global South. Indonesia memiliki legitimasi historis dan moral. Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 dan peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok adalah bukti kapasitas tersebut,” tegas Hery.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjadi lokomotif pembebasan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin dari kolonialisme, serta menginspirasi terbentuknya poros kekuatan baru dunia.

“Dunia kini dipaksa memilih antara Amerika Serikat atau Tiongkok. Ini berbahaya. Global South tidak boleh terus dijadikan objek tarik-menarik hegemoni. Indonesia harus menawarkan jalan ketiga melalui multilateralisme sejati,” katanya.

Menurut GKB-NU, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok telah menciptakan polarisasi global baru antara Blok Establishment dan Blok Resistance, yang berdampak serius terhadap stabilitas geopolitik dan geoekonomi dunia.

“Tanpa kekuatan penyeimbang, konflik regional akan terus membesar dan berpotensi berubah menjadi krisis global. Indonesia bisa dan harus menjadi exit strategy dari kebuntuan tersebut,” ujar Hery.

Sebagai penutup, GKB-NU menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh diplomasi internasional pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kami siap membantu pemerintah menggalang dukungan ulama, intelektual, publik luas, hingga diaspora Indonesia demi memperkuat diplomasi internasional sesuai amanat Pembukaan UUD 1945: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” pungkasnya.