Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyoroti polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, wajar jika program tersebut menjadi perhatian luas mengingat cakupannya mencapai puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Said berpandangan, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi kuat untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Ia menilai agenda tersebut sebagai langkah mulia dan strategis karena prevalensi gizi kronis anak di Indonesia masih tergolong tinggi.

“Rata-rata prevalensi gizi kronis anak-anak Indonesia masih sekitar 19 persen. Artinya, setiap 100 kelahiran, 19 di antaranya mengalami gizi kronis. Persentase ini tergolong menengah-tinggi, ukuran WHO harus di bawah 10 persen untuk kategori rendah,” ujar Said dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, intervensi gizi melalui skema School Feeding Program seperti MBG telah lama diterapkan di berbagai negara maju, seperti Tiongkok, Jepang, Finlandia, dan Norwegia. Bahkan, negara berkembang seperti India dan Brasil turut mengadopsi kebijakan serupa dengan hasil yang dinilai cukup sukses.

“Hasilnya cukup sukses,” jelasnya.

Karena itu, Said menegaskan MBG memiliki cita-cita besar dan patut didukung. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya.

“Bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan di sana-sini, justru itulah peran dan tugas DPR, termasuk saya di Badan Anggaran, untuk memberikan saran-saran konstruktif agar tata kelolanya semakin baik, sehingga target intervensinya tercapai,” pesannya.

Tiga Rekomendasi Perbaikan

Said pun menyampaikan tiga rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola program MBG.

Pertama, pembenahan pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tahun ini, pemerintah menargetkan 35.270 SPPG beroperasi. Sebagian besar dikelola oleh masyarakat, baik yayasan sosial maupun perorangan.

Menurutnya, pelibatan masyarakat merupakan langkah positif. Namun, ia menyoroti adanya pengelola dapur yang tidak patuh terhadap standar pelayanan dan menu gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Atas praktik ini, saya menyarankan BGN mengeluarkan daftar hitam rekanan atau pengelola dapur yang nakal. Mereka perlu dicoret sebagai rekanan BGN dan bila perlu dibawa ke meja hijau,” tegasnya.

Ia menilai tindakan tegas diperlukan karena kelalaian tersebut dapat membahayakan anak-anak penerima manfaat serta menghambat target perbaikan gizi yang telah dicanangkan pemerintah.

Kedua, evaluasi target jumlah siswa penerima manfaat per SPPG. Saat ini, satu dapur ditargetkan melayani hingga 3.000 siswa. Said mengusulkan agar cakupan diperkecil menjadi maksimal 1.500–2.000 siswa per dapur.

Dengan jangkauan lebih terbatas, proses memasak dan distribusi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu, sehingga kualitas serta higienitas makanan tetap terjaga.

Ketiga, pelibatan pemerintah daerah dan desa dalam pengawasan. Ia menilai BGN tidak memiliki struktur vertikal hingga tingkat bawah. Karena itu, pemda dan pemerintah desa perlu dilibatkan sebagai bagian dari kelompok pengawas.

Pemerintah daerah dinilai dapat memberikan rekomendasi kelayakan SPPG, menyusun daftar hitam rekanan bermasalah, serta melakukan langkah antisipatif jika ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi. Selain itu, jika terjadi insiden, pemerintah daerah juga akan ikut menangani dampaknya.

Dengan berbagai catatan tersebut, Said berharap program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak demi mendukung tumbuh kembang dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional.