JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji, terutama di tengah dinamika situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus berkembang.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah agar memastikan keamanan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji.

“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” ujar Dahnil di Jakarta, Selasa (10/3).

Menurut Dahnil, pemerintah terus memantau secara intensif perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang saat ini dinilai sangat dinamis. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan langkah dan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah diminta untuk menyiapkan berbagai skenario guna mengantisipasi kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji, termasuk langkah-langkah mitigasi risiko untuk menjamin keselamatan jemaah.

“Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis dan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah tengah menyusun sejumlah skenario dan langkah mitigasi yang akan dibahas secara komprehensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.

“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Skenario tersebut akan kami bahas bersama dengan DPR,” kata Dahnil.

Sementara itu, terkait pelaksanaan ibadah umrah, Kementerian Haji dan Umrah sejalan dengan Kementerian Luar Negeri yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk menunda keberangkatan umrah dalam waktu dekat hingga situasi di kawasan Timur Tengah lebih kondusif.

“Untuk jemaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tetap dapat berjalan dengan aman, tertib, serta memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia.