Bogor Siaga Bencana Hidrometeorologi, Jenal Mutaqin: Pencegahan Lebih Baik dari pada Penanganan

KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi pada penghujung 2026 hingga awal 2027. Langkah mitigasi diperkuat melalui sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga kelurahan dan masyarakat.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas dalam menghadapi potensi bencana, terutama banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang yang kerap terjadi akibat tingginya curah hujan.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel sinergi lintas sektor dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana hidrometeorologi di Mako BPBD Kota Bogor, Jumat (6/11/2026) pagi.

Menurut Jenal, langkah antisipasi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dan sinergi dengan Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, serta seluruh perangkat daerah terkait.

"Bahwa dalam menghadapi situasi hidrometeorologi yang terjadi di Kota Bogor, yang hari ini secara spesifik memang hidrometeorologi basah, lebih kepada perubahan cuaca terkait curah hujan," jelasnya.

Ia menekankan, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki persamaan persepsi dan komitmen bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama.

"Pencegahan lebih baik daripada penanganan saat darurat. Sekaligus menetapkan status darurat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Jenal menjelaskan, mitigasi harus dimulai dari tingkat paling bawah, yakni kelurahan dan kecamatan. Keberadaan Kelurahan Tangguh Bencana dan Kecamatan Tangguh Bencana diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali serta mengantisipasi potensi bencana sejak dini.

Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat Kota Bogor memiliki sejumlah titik rawan bencana, khususnya banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Ia juga mendorong agar aspek mitigasi dan risiko bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

"Kenapa kita membentuk kelurahan tangguh bencana? Ya, tadi untuk menghindari bencana itu terjadi," urainya.

Selain kesiapan pemerintah dan aparat, Jenal mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Salah satunya melalui perubahan perilaku, termasuk tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan saluran air tersumbat dan memicu banjir.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, mengatakan apel siaga tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026, Surat Edaran Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Nomor 2432/PB.01.03/PK, serta rencana kerja Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, dan Pemkot Bogor melalui BPBD Kota Bogor Tahun 2026.

Kegiatan tersebut juga didasarkan pada Berita Acara Rapat Koordinasi Sinergi Lintas Sektor Nomor 300.2.3/ba.1678-BPBD/2026 tertanggal 5 November 2026.

"Apel ini digelar sebagai bentuk pemeriksaan akhir kesiapan penuh personel, peralatan, serta logistik di lapangan. Ini adalah wujud nyata komando kesiapsiagaan terpadu dan sinergi tanpa sekat antarinstansi untuk memitigasi serta mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah di wilayah Kota Bogor pada periode 2026 hingga 2027," jelas Dimas.

Ia memaparkan, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, BPBD Kota Bogor bersama unsur pentahelix dan lintas sektor telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam upaya prabencana.

Sejumlah program yang telah direalisasikan di antaranya penyelesaian Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir dan Gempa Bumi Kota Bogor, serta pemasangan dan pengoperasian satu unit Early Warning System (EWS) tanah longsor di Kelurahan Panaragan.

Selain itu, BPBD juga menyelenggarakan Jambore 27 Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana), membentuk 12 Keltana baru, serta mendeklarasikan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana se-Kota Bogor.

Upaya penguatan kesiapsiagaan juga dilakukan melalui pengukuhan 20 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pembentukan Pramuka Tangguh Bencana sebagai garda depan relawan muda, implementasi Aksi Hijau atau mitigasi lingkungan secara serentak, serta pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas sektor.

Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus membangun kesadaran masyarakat bahwa mitigasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.