Jakarta— Isu pergeseran batas negara kembali mencuat setelah pemerintah mengungkap perkembangan terbaru penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen Pol. Makhruzi Rahman memaparkan hasil negosiasi strategis yang berdampak langsung pada wilayah Kabupaten Nunukan.

Pembahasan difokuskan pada kawasan perbatasan darat Indonesia–Malaysia, khususnya di Pulau Sebatik, yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu titik sensitif akibat perbedaan klaim dan penentuan patok batas negara. Makhruzi menjelaskan, proses diplomasi intensif akhirnya membuahkan kesepakatan dalam Joint Indonesia–Malaysia ke-45 yang digelar pada 18 Februari 2025.

Kesepakatan tersebut mencakup penyelesaian OBP pada patok batas B-2700, B-3000, serta kawasan Simantipal. Hasilnya, sekitar 127 hektare wilayah di Pulau Sebatik yang sebelumnya masuk dalam area sengketa kini secara sah kembali menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini adalah capaian penting dari diplomasi perbatasan yang dilakukan secara konsisten dan terukur,” kata Makhruzi di hadapan anggota Komisi II DPR RI.
Meski demikian, isu perbatasan di Kabupaten Nunukan masih menyisakan tantangan. Beberapa desa yang berada di garis terluar Indonesia tetap memerlukan perhatian serius, baik dari sisi kejelasan batas wilayah, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan masyarakat perbatasan agar tidak terdampak dinamika lintas negara.

Pemerintah menegaskan, penyelesaian persoalan batas negara tidak hanya berorientasi pada pengamanan wilayah, tetapi juga pada kepastian hukum, stabilitas kawasan, serta kesejahteraan warga di perbatasan. Kesepakatan OBP ini dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Malaysia melalui jalur diplomasi.