Penulis: Abdul Hakim

(Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang)

Opini- Kali ini, perhatian tertuju ke Amerika Serikat, tepatnya ke New York City, sebuah kota yang kerap dipromosikan sebagai laboratorium paling ambisius bagi eksperimen politik progresif. Kota ini baru saja memilih walikota baru: Zohran Mamdani, seorang politisi muda dengan latar belakang keluarga imigran dan platform yang terang-terangan menantang status quo urban Amerika.

Zohran adalah anak dari perjalanan diaspora yang panjang dan berlapis. Ayahnya, Mahmood Mamdani, berasal dari keluarga India yang bermigrasi ke Uganda sebelum akhirnya menetap di Amerika Serikat dan menjadi akademisi terkemuka di New York. Riwayat ini bukan sekadar kisah sukses imigran; ia adalah simbol dari mobilitas global kelas menengah terdidik, sebuah privilese yang sering kali disamarkan sebagai narasi perjuangan universal.

Dalam politik Amerika, latar semacam ini mudah dipasarkan sebagai kisah harapan, meskipun ia lebih merepresentasikan keberhasilan sistem seleksi global daripada pembebasan struktural.

Kampanye Zohran sebagai walikota kota tempat ia dibesarkan segera menyedot perhatian luas. Ia bukan hanya memenangkan suara; ia menguasai imajinasi publik. Media sosial penuh dengan potongan pidato, foto pelantikan, dan narasi emosional tentang “sejarah baru”. Di era politik yang semakin visual dan performatif, kemenangan Zohran segera dibingkai sebagai peristiwa simbolik bahkan sebelum kebijakannya diuji.

Menariknya, di Indonesia, sebuah negeri yang obsesinya terhadap identitas agama nyaris patologis, perhatian publik justru tertuju pada kitab suci yang digunakan Zohran saat pelantikan. Bahwa ia disumpah dengan kitab yang bukan kitab mayoritas menjadi bahan kekaguman tersendiri.

Sebagian orang tampak terharu, seolah menyaksikan kemenangan toleransi universal. Padahal, konteks New York sangat berbeda: kota ini adalah ruang pasca-agama, di mana afiliasi religius lebih sering menjadi identitas privat ketimbang fondasi politik.

Ironinya, euforia itu jarang disertai refleksi jujur. Hampir tidak ada yang bertanya mengapa simbolisme serupa nyaris mustahil diterapkan di negeri sendiri. Kekaguman itu terasa ganjil, bukan sebagai pembelaan pluralisme, melainkan sebagai rasa kemenangan simbolik yang kosong, semacam penaklukan moral tanpa risiko politik. Ia lebih menyerupai konsumsi identitas global ketimbang komitmen pada perubahan struktural.

Namun Zohran tidak menang karena kitab sucinya. Ia menang karena platform politiknya. Ia secara terbuka menyebut dirinya Demokratik Sosialis dan menjual agenda pemerintahan yang berfokus pada satu kata kunci: keterjangkauan. Dalam kota yang biaya hidupnya telah lama melampaui daya beli kelas pekerja, janji semacam ini terdengar radikal sekaligus masuk akal.

Program yang ia tawarkan ambisius: transportasi umum gratis, stabilisasi sewa rumah, penitipan anak universal, perlindungan bagi imigran dan komunitas LGBTQ, kenaikan pajak bagi korporasi dan orang super kaya, serta komitmen pada dekarbonisasi. Daftar ini terdengar seperti manifesto kesejahteraan urban abad ke-21: lengkap, progresif, dan politis.

Masalahnya, program-program ini saling bertabrakan. Kebijakan kesejahteraan skala besar membutuhkan anggaran masif, sementara basis pajaknya rapuh. Kenaikan pajak atas modal dan korporasi dalam kota yang sangat mobile justru berisiko mempercepat eksodus kapital, sebuah proses yang telah berlangsung jauh sebelum Zohran menjabat. Kota global hidup dari paradoks: ia membutuhkan modal yang sama yang ia kecam.

Di sinilah perbedaan mendasar antara berkampanye dan memerintah. Kampanye adalah seni menjanjikan; pemerintahan adalah seni memilih siapa yang dikecewakan terlebih dahulu. Zohran terbukti komunikator yang efektif, namun pengalaman administratifnya nyaris nihil. Kekhawatiran publik karenanya bukan paranoia, melainkan skeptisisme yang rasional. New York adalah kota yang sulit diatur, bukan karena kurang ide, melainkan karena terlalu banyak kepentingan yang saling bertabrakan.

Sejarah walikota sebelumnya memperkuat kecemasan ini. Di era Rudy Giuliani, kota ditekan melalui pendekatan hukum dan ketertiban yang keras. Kriminalitas turun, tetapi dengan biaya sosial tinggi. Kebijakan “stop and frisk” memperlihatkan bagaimana keamanan dapat berubah menjadi alat kontrol rasial. Ketertiban dipulihkan, tetapi keadilan dikorbankan.

Michael Bloomberg menawarkan model berbeda: teknokrasi kaya raya. Kota dipoles, investasi mengalir, ruang publik ditata seperti portofolio perusahaan. New York menjadi lebih bersih dan efisien, tetapi juga semakin mahal dan eksklusif. Kemiskinan tidak dihapus; ia disingkirkan ke pinggiran, disamarkan oleh statistik pertumbuhan.

Zohran mewarisi kontradiksi dari kedua era ini: keamanan tanpa keadilan dan kemajuan tanpa pemerataan. Ia juga mewarisi jebakan yang lebih halus, jebakan ideologi liberal-progresif yang menjadikan kesetaraan sebagai prinsip absolut tanpa selalu memikirkan kapasitas institusional. Ketika representasi menjadi tujuan itu sendiri, kompetensi sering kali menjadi variabel yang dinegosiasikan.

Politik identitas, dalam bentuknya yang paling terlembagakan, cenderung mengikat tangan penguasa. Semua kelompok harus hadir, semua suara harus terwakili. Dalam praktiknya, ini sering berarti politik kuota yang mengorbankan efektivitas. Bloomberg berhasil keluar dari jebakan ini karena satu hal yang tidak dimiliki Zohran: kekayaan dan otonomi total dari mesin partai.

Kini Zohran berdiri sebagai eksperimen politik nasional. Ia ditawan oleh janji-janjinya sendiri. Partai Demokrat yang selama ini ragu terhadap sayap kiri urban, mengawasinya dengan gugup. Kelak, keberhasilannya akan menjadikannya simbol masa depan partai; kegagalannya akan menjadi amunisi bagi reaksi konservatif di seluruh negeri.

Situasi ini mengingatkan pada momen lain dalam sejarah Amerika, ketika Barak Obama, politisi karismatik yang dipuja sebagai simbol zaman baru. Saat itu, Amerika berbicara tentang masyarakat pasca-rasial. Kenyataannya, justru terjadi reaksi balik yang brutal. Politik harapan melahirkan politik kemarahan. Fragmentasi sosial memburuk, dan populisme kanan menemukan momentumnya.

Pelajaran ini relevan bagi Indonesia. Negeri ini pernah memiliki Jokowi, pemimpin populis dengan citra serupa: outsider, sederhana, efektif. Namun di balik citra itu, kinerja ekonomi stagnan, institusi dilemahkan, dan kekuasaan dipusatkan. Program kesejahteraan berubah menjadi alat patronase. Bantuan sosial menggantikan reformasi struktural.

Berbeda dengan pemimpin progresif Amerika, populisme Indonesia nyaris tanpa ideologi. Ia digerakkan oleh kepentingan kekuasaan murni. Demokrasi tidak diperluas, tetapi dimanipulasi. Suksesi diatur, hukum dibengkokkan, dan kekuasaan diwariskan.

Zohran dan pemimpin Indonesia itu berada di dunia yang berbeda. Yang satu terikat oleh janji kesetaraan; yang lain dibebaskan oleh nihilisme politik. Indonesia, sayangnya, lebih akrab dengan yang terakhir. Elitnya bertahan lintas rezim, sementara rakyatnya dibiasakan hidup dari remah-remah kekuasaan.

Tragedi terbesar republik ini bukan sekadar elite yang rakus, melainkan budaya politik yang membuat rakyat bersyukur atas eksploitasi. Politik dibeli murah, suara ditukar beras, dan kekuasaan dipersepsikan sebagai kemurahan hati, bukan amanah.

Indonesia tidak kekurangan pelajaran dari negeri asing. Ia hanya menolak belajar dari dirinya sendiri. Feodalisme modern, tanpa mahkota, dan tanpa istana, tetap hidup subur. Dan selama itu dianggap normal, demokrasi akan terus menjadi ritual kosong, bukan alat pembebasan.