Tangerang Selatan – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam rangka memperkuat koordinasi pengawasan keamanan pangan serta kapasitas pengujian ketenaganukliran. Kegiatan tersebut berlangsung di Kawasan Nuklir Serpong (KNS), Kawasan Sains dan Teknologi (KST) BJ Habibie, Serpong, Rabu (4/3/2026).

Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung riset nuklir yang terintegrasi dengan pengembangan sektor pangan nasional melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau langsung berbagai fasilitas yang dimiliki BRIN, mulai dari kapabilitas laboratorium pengujian, sistem tata kelola pengalihan material nuklir, hingga pengelolaan limbah radioaktif. Selain itu, dilakukan pula diskusi teknis terkait kesiapan infrastruktur serta sistem kerja yang mendukung penelitian dan pengujian di bidang ketenaganukliran.

Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Syaiful Bakhri, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antarinstansi, khususnya menjelang rencana inspeksi serta kerja sama teknis dengan lembaga internasional seperti Food and Drug Administration (FDA) dan United States Department of Energy (DOE).

“Harapan kami, saat menerima FDA dan DOE, kita sudah memiliki gambaran yang sama tentang fasilitas yang ada dan bagaimana pengelolaan limbah dilakukan,” ujar Syaiful.

Menurutnya, penguatan sinergi dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari peninjauan kesiapan peralatan dan metodologi pengujian, diskusi internal untuk mengidentifikasi kebutuhan alat serta kompetensi sumber daya manusia, hingga penyusunan langkah antisipatif apabila dilakukan inspeksi atau pengambilan sampel oleh tim internasional.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bara Krishna Hasibuan, menilai kunjungan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kapasitas laboratorium BRIN dalam mendukung sistem keamanan pangan nasional.

“Kunjungan ini sangat bermanfaat, semacam eye-opener. Kita dapat melihat langsung laboratorium yang digunakan untuk menguji kemungkinan kontaminasi radioaktif pada sampel pangan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kasus kontaminasi radioaktif Cesium-137 pada produk ekspor Indonesia pada tahun sebelumnya telah berdampak pada meningkatnya persyaratan sertifikasi pangan ke pasar internasional, terutama Amerika Serikat. Beberapa negara kini mewajibkan proses sertifikasi dan pengujian laboratorium sebelum produk pangan dapat masuk ke pasar mereka.

“Dalam konteks tersebut, laboratorium BRIN memiliki peran penting untuk memastikan pengujian kontaminasi radioaktif pada produk pangan Indonesia sehingga standar keamanan ekspor dapat terpenuhi,” kata Bara.

Melalui kolaborasi lintads kementerian dan lembaga ini, BRIN berharap sistem pengujian nasional semakin kuat. Selain menjaga reputasi ekspor pangan Indonesia di pasar global, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan di bidang ketenaganukliran dan keamanan pangan di masa depan.