Cibinong – Kabupaten Bogor dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, pada hari ini senin (2/2/2026). Agenda nasional ini dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas selama pelaksanaan Rakornas. Tercatat sekitar 4.473 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota diperkirakan hadir, sehingga berpotensi meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju kawasan Sentul dan sekitarnya.

Untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan aparat terkait telah menyiapkan berbagai langkah pengaturan lalu lintas. Koordinasi lintas instansi dilakukan guna meminimalisir dampak kemacetan selama kegiatan berlangsung.

“Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk memastikan pengaturan lalu lintas agar meminimalisir terjadinya kemacetan,” ujar Bima Arya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Pengamanan dan pengaturan lalu lintas akan diperkuat dengan penugasan personel gabungan dari berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan, yang akan disiagakan di titik-titik strategis.

“(Akan ada) penambahan personel, baik dari kepolisian, TNI, Satpol PP, maupun Dishub di titik-titik tertentu,” tambahnya.

Meski berbagai langkah antisipatif telah disiapkan, Bima Arya mengakui aktivitas masyarakat tetap berpotensi terdampak. Oleh karena itu, pemerintah menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengimbau warga untuk menyesuaikan waktu dan rute perjalanan selama Rakornas berlangsung.

“Kami memohon maaf kepada warga yang mungkin terdampak dan mengajak masyarakat untuk menyesuaikan waktu serta rute perjalanan,” tutupnya.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menegaskan kesiapan Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah agenda nasional dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan kepentingan masyarakat.