Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Proyek Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang Terpadu (Integrated Land Administration and Spatial Planning Project/ILASPP) pada Kamis (29/01/2026), bertempat di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dengan fokus pada evaluasi capaian program ILASPP sepanjang tahun 2025 serta percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai basis utama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.

“Pada tahun 2024, kami baru menyelesaikan peta skala 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi dan baru bisa dipergunakan pada pertengahan 2025. Sekarang kami mendengarkan pekerjaan tahun 2025, karena kami dikejar target penyusunan RDTR,” ujar Menteri Nusron dalam arahannya.

Menteri Nusron menjelaskan, peta skala 1:5.000 memiliki peran strategis karena mampu menampilkan detail batas persil, jaringan jalan, sungai, sepadan, serta berbagai bidang lainnya secara akurat. RDTR yang disusun berbasis peta tersebut selanjutnya menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Belum tersedianya peta skala 1:5.000 ini masih menjadi kendala utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun RDTR,” tegasnya.

Program ILASPP sendiri mulai dilaksanakan pada Agustus 2025, setelah perjanjian pinjaman resmi disetujui oleh Bank Dunia. Pelaksanaan program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pada tahun 2026 mendatang, ILASPP juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan, khususnya pada kawasan transmigrasi.

Dalam rapat tersebut, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian ATR/BPN telah melakukan inventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi.

Tanah hasil inventarisasi tersebut selanjutnya dilakukan valuasi oleh Kementerian Keuangan, dengan nilai hampir mencapai Rp3 triliun.

“Oleh karena itu, ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat senang karena program ini akan membantu menyelesaikan tumpang tindih lahan sekaligus meningkatkan valuasi tanah,” ujar M. Iftitah Sulaiman.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan.

Ke depan, rapat lanjutan akan kembali digelar untuk membahas lebih rinci pelaksanaan program ILASPP tahun 2026, termasuk target, pembagian peran lintas sektor, dan percepatan implementasi di daerah.