Penulis : Abdul Hakim 
(Pengajar Studi Perbandingan Politik  STISNU Kota Tangerang)

Opini - Ambisi menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” paling tepat dibaca bukan sebagai ekspresi kepercayaan diri politik anak muda, melainkan sebagai proyek ekonomi politik yang telanjang. Dalam perspektif ekonomi politik, slogan itu menyingkap relasi antara modal, kekuasaan, dan simbol yang bekerja di balik wajah muda dan retorika segar sebuah partai yang sejak lahir sesungguhnya kekurangan satu hal mendasar: basis material yang organik. 

Politik, pada akhirnya, bukan sekadar soal ide dan semangat, tetapi tentang siapa menguasai sumber daya, bagaimana ia didistribusikan, dan dengan mekanisme apa loyalitas politik diproduksi dan direproduksi.
Jawa Tengah, dalam kalkulasi ekonomi politik nasional, adalah wilayah strategis kelas berat. Ia bukan hanya lumbung suara, tetapi juga simpul penting jaringan birokrasi, BUMN, UMKM, industri padat karya, dan ekonomi desa yang terikat kuat pada pola patronase lama. 

Selama dua dekade terakhir, provinsi ini relatif stabil secara politik karena adanya keseimbangan antara negara, partai dominan, dan elite ekonomi lokal. Keseimbangan ini menciptakan apa yang oleh ekonom politik disebut 'political settlement': kompromi tidak tertulis antara aktor-aktor kuat tentang siapa mendapat apa, dan dengan harga politik berapa.

Masuknya sebuah partai muda dengan ambisi hegemonik ke dalam arena seperti ini tidak bisa dipahami sebagai kontestasi ide belaka. Ia adalah upaya renegosiasi political settlement yang sudah mapan. Dan renegosiasi semacam itu, dalam sejarah mana pun, selalu membutuhkan dua hal: kekuatan material dan restu elite lama. Retorika “kandang gajah” mengisyaratkan bahwa kedua hal itu dianggap sudah tersedia.

Di sinilah ekonomi politik mulai berbicara lebih keras daripada slogan. Pada fase awal kemunculannya, partai ini beroperasi sebagai proyek simbolik kelas menengah urban. Modal utamanya adalah narasi: anti-korupsi, progresivisme, meritokrasi, dan politik tanpa mahar. Dalam istilah Gramscian, ia mencoba membangun 'moral leadership' tanpa 'material leadership'. 

Strategi ini cukup efektif untuk menarik perhatian, tetapi gagal membangun struktur akumulasi kekuasaan yang berkelanjutan. Tanpa akses pada sumber daya negara, tanpa jaringan ekonomi lokal, dan tanpa basis massa tradisional, partai ini hidup dari entusiasme: komoditas politik yang cepat basi.

Pemilu 2019 menjadi pelajaran klasik politik elektoral: idealisme tanpa kapital hanya menghasilkan partisipasi, bukan kemenangan. Kader-kader akar rumput membayar ongkos politik dengan sumber daya pribadi, bukan dengan mesin partai. 

Ini adalah ciri khas partai tanpa kelas pendukung yang jelas. Ia bukan partai buruh, bukan partai petani, bukan pula partai pengusaha mapan. Ia adalah partai aspirasi, bukan partai kepentingan. Dalam sistem demokrasi berbiaya mahal seperti Indonesia, itu resep kegagalan.

Kekalahan tersebut memaksa reposisi strategis. Dan di titik inilah logika ekonomi politik bekerja secara brutal namun rasional. Ketika basis sosial tidak cukup kuat, partai mencari sponsor. Ketika kader miskin sumber daya, elite kaya menjadi solusi. 

Ketika ideologi tidak laku, afiliasi kekuasaan menjadi mata uang baru. Masuknya keluarga presiden ke dalam struktur partai bukan anomali; ia adalah konsekuensi logis dari kebutuhan akan modal politik dan ekonomi sekaligus.

Dari sudut pandang ekonomi politik, peristiwa ini menandai pergeseran dari movement party menuju rent-seeking party. Partai tidak lagi menjadi alat artikulasi kepentingan sosial tertentu, melainkan kendaraan distribusi rente dan akses. Jokowisme, dalam konteks ini, bukan ideologi dalam arti substantif, melainkan merek kekuasaan yang menjanjikan akses pada negara, proyek, dan perlindungan politik.

Ambisi menguasai Jawa Tengah harus dibaca dalam kerangka ini. Provinsi tersebut adalah salah satu simpul utama distribusi rente negara: proyek infrastruktur, kawasan industri, logistik, energi, dan program sosial berskala besar. Menguasai Jawa Tengah berarti menguasai pintu masuk ke aliran anggaran dan jaringan patronase yang luas. 

Dengan kata lain, “kandang gajah” adalah metafora untuk basis akumulasi rente politik.
Namun, ekonomi politik juga mengajarkan bahwa rente tidak pernah jatuh ke tangan pendatang baru tanpa perlawanan. Elite lokal Jawa Tengah mulai birokrat senior, pengusaha daerah, politisi partai lama bukan aktor pasif. Mereka telah lama menikmati stabilitas relasi dengan pusat. 

Kehadiran aktor baru yang membawa nama besar nasional tetapi minim akar lokal justru memicu resistensi diam-diam. Dalam politik Indonesia, resistensi jarang muncul sebagai konflik terbuka; ia hadir sebagai sabotase halus, pengeringan logistik, dan pembelokan loyalitas.

Di sinilah paradoksnya: kekuatan utama proyek ini, afiliasi dengan kekuasaan pusat sekaligus menjadi kelemahan strukturalnya. Ketergantungan pada figur dan jaringan keluarga membuat partai ini rentan terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan nasional. Dalam ekonomi politik, ini disebut 'high political volatility risk'. Jika pusat melemah, daerah akan segera mencari patron baru. Loyalitas yang dibangun di atas akses, bukan ideologi, selalu bersifat sementara.

Lebih jauh, proyek ini memperlihatkan ciri khas kapitalisme politik Indonesia kontemporer: personalisasi kekuasaan dan depolitisasi ide. Partai tidak lagi berfungsi sebagai institusi agregasi kepentingan, melainkan sebagai holding company politik. Ketua partai adalah CEO simbolik; kader adalah operator lapangan; dan pemilih diposisikan sebagai konsumen narasi. Dalam kerangka ini, Jawa Tengah bukan komunitas politik dengan sejarah dan identitas, melainkan pasar yang harus direbut.

Gaya komunikasi yang ringan, pop, dan penuh metafora justru mempertegas watak ini. Ia menciptakan ilusi kedekatan sambil menutupi absennya program ekonomi politik yang koheren. Tidak ada tawaran jelas tentang reforma agraria, industrialisasi berbasis daerah, atau redistribusi ekonomi. Yang ada adalah janji implisit: kedekatan dengan pusat kekuasaan akan membawa manfaat. 

Ini adalah politik trickle-down loyalty, bukan trickle-down economics. Sejarah ekonomi politik menunjukkan bahwa strategi semacam ini bisa berhasil dalam jangka pendek, terutama di sistem dengan ketergantungan fiskal tinggi pada pusat. Namun ia rapuh dalam jangka menengah. Begitu sumber rente menyusut atau patron utama kehilangan pengaruh, struktur yang dibangun di atasnya runtuh cepat. Partai tanpa akar sosial akan kembali menjadi eksperimen, kali ini dengan ongkos jauh lebih mahal.

Dalam konteks demokrasi Indonesia yang semakin oligarkis, kasus ini mencerminkan masalah yang lebih luas: penyempitan ruang bagi politik alternatif. Ketika bahkan partai yang lahir dengan semangat anti-oligarki akhirnya menyerah pada logika oligarki, pesan yang sampai ke publik sangat sinis: tidak ada jalan lain selain bersekutu dengan modal besar dan kekuasaan keluarga Jokowi. 

Demokrasi berubah menjadi kompetisi antar-elite, bukan arena representasi rakyat.
Maka pertanyaan pentingnya bukan apakah Jawa Tengah bisa menjadi “kandang gajah”. Pertanyaannya adalah: gajah jenis apa yang sedang dibangun? Apakah ia kekuatan politik dengan basis ekonomi produktif dan dukungan sosial nyata, atau sekadar konstruksi kekuasaan yang bergantung pada pakan rente dari pusat? Ekonomi politik memberi jawaban dingin: tanpa basis material yang otonom, gajah itu akan terus bergantung pada pemilik kandang.

Dalam bahasa yang lebih tajam, ambisi ini mencerminkan gejala klasik negara berkembang dengan demokrasi elektoral mahal: politik menjadi investasi spekulatif. Jawa Tengah diperlakukan sebagai 'asset class', bukan sebagai masyarakat politik. Selama logika ini dominan, yang kita saksikan bukan konsolidasi demokrasi, melainkan sirkulasi elite dengan wajah baru.

Sebagaimana yang selalu diingatkan literatur ekonomi politik, wajah boleh muda, slogan boleh segar, tetapi struktur kekuasaan jarang berubah tanpa perubahan pada basis materialnya. Tanpa itu, “kandang gajah” berisiko menjadi sekadar kandang kosong; besar, mencolok, tetapi tak pernah benar-benar dihuni oleh kekuatan politik yang mandiri.