JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia akan memperluas program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Salah satu daerah yang terpilih adalah Kabupaten Bogor. Program ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam memerangi kemiskinan serta meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam kegiatan sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial dan peran pemerintah daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2).

Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, hadir dalam kegiatan tersebut. Terpilihnya Kabupaten Bogor sebagai daerah piloting dinilai sebagai langkah strategis dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat krusial untuk meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam distribusi bansos. Penyaluran bansos yang tepat sasaran, kata dia, sejalan dengan visi Ascita keenam, yakni pemberantasan kemiskinan.

“Kami juga harapkan dukungan kepala daerah untuk meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” ujar Ribka.

Sementara itu, Ketua DEN sekaligus Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa pemerintah mempercepat digitalisasi bansos sebagai bagian dari transformasi GovTech. Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan semakin transparan, akurat, dan berbasis data.

“Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak atau menutup mata terhadap angka yang sebenarnya,” jelas Luhut.

Ia menambahkan, digitalisasi bansos akan menjadi game changer dalam tata kelola pemerintahan karena seluruh proses akan berbasis data dan kecerdasan buatan (AI). Melalui sistem tersebut, berbagai indikator strategis seperti kondisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga efektivitas subsidi dapat dipantau secara akurat dan real time.

Senada dengan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa transformasi bangsa harus diawali dengan transformasi data, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial. Presiden, kata Mensos, menginginkan kebijakan sosial berbasis bukti atau evidence-based policy.

“Tidak boleh lagi ada data versi masing-masing. Semua harus satu data. BPS menjadi pengelola data secara ilmiah, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membantu pemutakhiran,” terangnya.

Mensos menjelaskan, arahan Presiden tersebut ditindaklanjuti melalui penerapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya rujukan nasional, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

“Kunci dari seluruh proses ini adalah keterbukaan dan kolaborasi lintas sektor, serta meninggalkan ego sektoral, terutama dalam pengelolaan data. Kalau kita mau transformasi bangsa, kita harus berani memulai dari transformasi data,” pungkas Saifullah Yusuf.