Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono merespons kabar duka meninggalnya seorang siswa sekolah dasar akibat bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Menurut Agus Jabo, tragedi ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa individual semata, melainkan cerminan dari masih adanya persoalan struktural dalam pemenuhan hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan.

“Peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa masih ada anak-anak Indonesia yang berada dalam situasi sangat rentan. Negara harus hadir memastikan mereka tidak tertinggal, terutama dalam akses pendidikan,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

“Sekolah Rakyat adalah program strategis Presiden Prabowo yang bertujuan memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa mengakses pendidikan yang layak. Calon siswanya berasal dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya desil 1 dan 2,” jelasnya.

Agus Jabo menerangkan, proses rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara aktif oleh tim di lapangan dengan mendatangi langsung rumah calon siswa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta didik benar-benar berasal dari keluarga miskin dan berhak menerima manfaat program tersebut.

“Data calon siswa kemudian disahkan oleh wali kota atau bupati, lalu diserahkan ke Kementerian Sosial. Ini dilakukan agar prosesnya transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk proaktif melakukan pemutakhiran data keluarga miskin dan segera mengusulkannya melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI. Langkah ini penting agar keluarga yang selama ini belum masuk atau salah klasifikasi dalam DTSEN dapat segera diperbaiki.

“Pemda harus proaktif melakukan pemutakhiran dan mengusulkan melalui Pusdatin Kemensos,” tegasnya.

Terkait pembangunan Sekolah Rakyat, Agus Jabo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera mengusulkan lahan kepada Kementerian Sosial sebagai langkah awal pembangunan.

“Semakin banyak Sekolah Rakyat yang dibangun, maka semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bisa bersekolah. Dengan begitu, kita berharap tragedi seperti yang terjadi di Kabupaten Ngada, NTT, tidak akan terulang kembali di masa depan,” pungkasnya.