BOGOR — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tetap menjunjung tinggi sinergi dan keselarasan kebijakan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penataan aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor.

Rudy memastikan tidak ada sedikit pun niat dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menentang kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penutupan sementara aktivitas usaha penambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan saat menerima aspirasi masyarakat harus dipahami secara utuh dan proporsional.

“Intinya tidak ada niat sedikit pun untuk melawan gubernur ataupun pihak mana pun. Pemerintah Kabupaten Bogor tetap berkomitmen menjaga sinergi dan mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Rudy, Jumat (8/5/2026).

Dalam dialog bersama masyarakat di kawasan Pemerintah Kabupaten Bogor, Rudy hadir didampingi Wakil Bupati Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana tetap aman, damai, dan kondusif di tengah dinamika persoalan tambang.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga perdamaian dan kondusivitas. Semua aspirasi harus disampaikan dengan baik tanpa tindakan yang dapat merugikan semua pihak,” ungkapnya.

Rudy menjelaskan, kehadirannya secara langsung dalam forum dialog tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjaga situasi tetap terkendali sekaligus memastikan komunikasi dengan masyarakat berjalan baik.

Menurut Rudy, Pemerintah Kabupaten Bogor memahami bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Namun demikian, seluruh aktivitas usaha harus tetap mematuhi aturan serta memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

“Kami mendukung aktivitas usaha yang memiliki izin resmi dan berjalan sesuai ketentuan. Sementara untuk aktivitas yang tidak berizin, tentu harus ditertibkan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan investasi, keselamatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, Pemkab Bogor terus mendorong percepatan pembangunan jalur khusus angkutan tambang guna mengurangi dampak kemacetan dan risiko kecelakaan bagi warga.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas kami. Saat ini proses pembangunan jalur khusus angkutan tambang terus dipersiapkan, termasuk tahapan penyerahan lahan,” jelas Rudy.

Rudy berharap seluruh pihak dapat bergandengan tangan menjaga situasi tetap kondusif dan bersama-sama mencari solusi terbaik yang mengedepankan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kepastian hukum.

“Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus bersinergi dan patuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat demi kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.